Perekonomia Indonesia
Kebijaksanaan
Pemerintah (Bag.2-Habis)
1. Kebijaksanaan Moneter
A. Pengertian
Ada beberapa
pengertian mengenai kebijakan moneter, yaitu :
Ø Kebijakan
yang bertujuan untuk mendapatkan suatu perkembangan pada aktivitas perekonomian
yang berasal dari otoritas moneter di dalam suatu bentuk pengendalian agregat
moneter
Ø Suatu
proses yang memiliki tujuan untuk mengontrol persediaan uang dalam suatu negara
agar lebih efektif dalam pemakaiannya
Ø Kebijakan
yang memiliki tujuan menjaga suatu kestabilan ekonomi (contohnya dalam
kesempatan kerja), dan agar dapat meraih keseimbangan internal (contohnya dalam
pemerataan pembangunan) serta eksternal (keseimbangan neraca pembayaran)
Ø Usaha
dalam pertahanan kestabilan harga serta usaha pencapaian tingkat perekonomian
suatu negara yang tinggi secara kontinu.
B. Tujuan
Tujuannya antara
lain sebagai berikut :
a.
Membantu pemerintah dalam hal pelaksanaan
kewajiban yang tidak dapat terealisasi melalui sumber penerimaan yang normal
b.
Menjaga harga agar terus stabil
c.
Menjaga perekonomian negara agar tetap stabil
d.
Mengedarkan dan menyebarluaskan mata uang yang
menjadi alat pertukaran dalam perekonomian negara
e.
Memperbaiki serta meningkatkan neraca
Perdagangan Kerja Masyarakat
f.
Mengembangkan peluang kerja agar pengangguran
berkurang
g.
Distribusi likuiditas secara maksimal agar
pertumbuhan ekonomi yang diinginkan dapat terealisasi dalam berbagai sektor dan
aspek ekonomi
h.
Membantu dalam hal penyeimbang kebutuhan
likuiditas perekonomian dengan stabilitas pada tingkat harga.
C. Penggolongan Kebijakan Moneter
Kebijakan moneter
dibagi dan digolongkan menjadi :
Ø Kebijakan
Moneter Kontraktif
b.
Kebijakan Moneter Kontraktfi atau dalam bahasa
Inggrisnya lebih dikenal dengan sebutan Monetary Contractive Policy, merupakan
kebijakan yang dibuat dengan tujuan mengurangi jumlah uang yang beredar di
masyarakat. Biasanya dilakukan saat terjadi inflasi di suatu negara.
c.
Kebijakan Moneter Ekspansif
d.
Kebijakan Moneter Ekspansif atau dalam bahasa
Inggrisnya lebih dikenal dengan sebutan Monetary Expansive Policy merupakan
kebijakan yang dibuat dengan tujuan menambah jumlah uang yang beredar di
masyarakat dan merupakan kebalikan dari Kebijakan Moneter Kontraktif.
Penggunaan kebijakan ini biasanya dalam hal mengatasi banyaknya pengangguran
yang ada di suatu negara tersebut, serta saat suatu negara mengalami resesi.
D. Aspek – aspek Yang Menentukan Penilaian
Keberhasilan Kebijakan Moneter
Ada beberapa aspek
yang membuat suatu kebijakan moneter dinilai berhasil atau tidak, yaitu :
a.
Peluang Kerja
b.
Kestabilan Harga
c.
Neraca Pembayaran Internasional
E. Pelaksanaan Instrumen Kebijakan Moneter
Kebijakan moneter
dapat dilaksanakan dengan menjalankan instrumen – instrumen yang antara lain
sebagai berikut :
Ø Rasio
Cadangan Wajib
Atau dalam bahasa
inggris disebut Reserve Requirement Ratio merupakan pengaturan jumlah uang yang
beredar dengan langkah memainkan jumlah dana cadangan perbankan yang harus
disimpan pemerintah. Jika pemerintah ingin menambah jumlah uang yang beredar,
maka pemerintah harus menurunkan rasio cadangan wajib, begitupun sebaliknya.
Ø Kredit
Selektif
Merupakan usaha
untuk mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat dengan cara meperketat
hal pemberian kredit yang dilakukan Bank Sentral.
Ø Fasilitas
Diskonto
Atau dalam bahasa
Inggrisnya disebut Discount Rate merupakan usaha mengatur jumlah uang yang
beredar di masyarakat dengan cara memainkan tingkat bunga bank sentral pada bank umum.
Ø Himbauan
Moral
Atau dalam bahasa
Inggrisnya disebut Moral Persuasion merupakan suatu kebijakan moneter dengan
tujuan mengontrol jumlah uang yang beredar di masyarakat dengan cara memberian
himbauan kepada pelaku – pelaku ekonomi.
Ø Operasi
Pasar Terbuka
Atau yang lebih
dikenal dengan sebutan Open Market Operation adalah suatu upaya mengontrol
jumlah uang yang beredar dengan cara membeli ataupun menjual surat berharga
pemerintah atau goverment securities. Jika ingin menambah jumlah uang yang
beredar, maka pemerintah harus membeli surat berharga pemerintah. Tetapi,
sebaliknya. Jika pemerintah ingin mengurangi jumlah uang yang beredar, maka
pemerintah harus menjual surat berharga pemerintah kepada masyarakatnya.
Ø Politik
Sanering
Politik ini hanya
akan dilakukan jika keadaan perekonomian suatu negara mencapai hiper inflasi.
Contoh konkritnya adalah pada tanggal 13 Desember 1965, Bank Indonesia pernah
melakukan pemotongan uang dari Rp. 1000,00 menjadi hanya Rp. 1,00.
3. Kebijaksanaan Fiskal
Kebijakan fiskal
adalah kebijakan pemerintah menyangkut hal penerimaan dan pengeluaran negara,
dengan kata lain kebijakan fiskal untuk mendapatkan dana dan kebijaksanaan
pemerintah untuk melakukan pembangunan.
Dari semua unsur
APBN hanya pembelanjaan Negara dan pengeluaran Negara yang dapat diatur oleh
kebijakan fiskal.
A. Tujuan Kebijakan Fiskal
Untuk mempengaruhi
jalannya perekonomiannya itu dengan cara mempebesar dan memperkecil pengeluaran
konsumsi pemerintah, jumlah transfer pemerintah, pajak pemerintah yang mempengaruhi
pendapatan nasional, dan memperbesar tingkat kesempatan kerja.
B. Kebijakan Fiskal dibedakan menjadi :
Ø Kebijakan
Fiskal Ekspansioner : Peningkatan belanja pemerintah dan penurunan pajak untuk
meningkatkan permintaan agregat dalam perekonomian
-
Tujuan : Untuk meningkatkan produk domestik
bruto dan menurunkan angka pengangguran
Ø Kebijakan
fiscal kontraksioner : Pengurangan belanja pemerintah dan peningkatan pajak
untuk menurunkan permintaan agregat dalam perekonomian.
-
Tujuan : Untuk mengontrol Inflasi
Ø Kebijakan
fiskal sisi penawaran : Kebijakan fiskal ini dapat secara langsung mempengaruhi
permintaan dan penawaran agregat.
C. Masalah dalam Kebijakan Fiskal
Ø Masalah
waktu
Ø Pertimbangan
politis
Ø Respon
pelaku ekonomi dunia
Ø Dampak
Crowding-out
Ø Kondisi
perekonomian dunia
D. Instrumen kebijakan fiskal
Adalah penerimaan
dan pengeluaran pemerintah yang berhubungan erat dengan pajak.
E. Macam – Macam Kebijakan Fiskal
Ø Kebijakan
fiskal otomatis, meliputi :
-
Perubahan otomatis dalam penerimaan pajak
-
Asuransi pengangguran, kesejahteraan, dan
transfer payment lainnya
Ø Kebijakan
fiskal bebas, meliputi :
-
Pekerjaan umum dan program pengeluaran
pemerintah lainnya
-
Proyek padat karya
-
Tingkat pajak
-
Pekerjaan umum
4. Kebijaksanaan Fiskal dan Moneter di Sektor
Luar Negeri
Kebijakan ekonomi
yang mengarahkan kondisi perekonomian agar menjadi lebih baik dengan cara
mengubah penerimaan dan lebih menekankan pengeluaran pemerintah. Seperti
kebijakan fiskal.
Kebijakan fiskal
akan berdampak pada perekonomian lewat pengeluaran negara, maupun penerimaan
negara itu sendiri. Selain pengaruh dari anggaran defisitnya, yaitu selisih
dari penerimaan dan pengeluaran negara, Bentuk kegiatan yang dibiayai oleh
pengeluaran negara serta jenis sumber penerimaan negara ternyata berpengaruh
juga terhadap perekonomian suatu negara.
Di dalam
perhitungan surplus anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), jenis-jenis penerimaan yang dapat dikatakan
sebagai penerimaan negara, dan jenis-jenis pengeluaran yang dapat dikatakan
sebagai pengeluaran negara. Dan yang dimaksud dengan penerimaan negara adalah
pajak-pajak dan berbagai pungutan yang dipungut pemerintah dari perekonomian
dalam negeri, yang menyebabkan kontraksi dalam perekonomian. Dari hasil
perhitungaan tersebut akan diperoleh besarnya surplus APBN dan digunakan untuk
membayar hutang pemerintah.
Kebijakan ekonomi yang mengatur jumlah uang
beredar agar terjadinya kestabilan harga dan inflasi dan peningkatan output
keseimbangan. Pengaturan jumlah uang yang beredar pada masyarakat diatur dengan
cara menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar. Dan kebijakan moneter
di tunjukkan agar jumlah likuiditasnya dalam jumlah yang tepat sehingga
transaksi perdagangan pun menjadi lancar tanpa menyebabkan timbulnya tekanan
inflasi.
Sumber:
Tidak ada komentar:
Posting Komentar