Tugas 1

Aspek Hukum Dalam Ekonomi

Pengertian Hukum dan Jenis - Jenis Hukum

1.   Pengertian Hukum

Hukum adalah segala peraturan-peraturan atau kaedah-kaedah dalam kehidupan bersama yang dapat dipaksakan dengan suatu sanksi dalam pelaksanaannya. Selain itu hukum merupakan bagian dari sistem yang paling penting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan kelembagaan mulai dari bentuk penyalahgunaan kekuasaan dalam bidang politik, ekonomi dan masyarakat dalam berbagai cara dan bertindak.

Sedangkan menurut Aristoteles , hukum hanya sebagai kumpulan peraturan yang tidak hanya mengikat masyarakat tetapi juga hakim. Undang-undang adalah sesuatu yang berbeda dari bentuk dan isi konstitusi; karena kedudukan itulah undang-undang mengawasi hakim dalam melaksanakan jabatannya dalam menghukum orang-orang yang bersalah.

2.   Jenis-Jenis Hukum

Jenis – jenis hukum yang berlaku antara lain:

2.1   Hukum pidana

Hukum pidana termasuk pada ranah hukum publik. Hukum pidana adalah hukum yang mengatur hubungan antar subjek hukum dalam hal perbuatan - perbuatan yang diharuskan dan dilarang oleh peraturan perundang - undangan dan berakibat diterapkannya sanksi berupa pemidanaan dan/atau denda bagi para pelanggarnya. Dalam hukum pidana dikenal 2 jenis perbuatan yaitu kejahatan dan pelanggaran.

Di Indonesia, hukum pidana diatur secara umum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang merupakan peninggalan dari zaman penjajahan Belanda, sebelumnya bernama Wetboek van Straafrecht (WvS). KUHP merupakan lex generalis bagi pengaturan hukum pidana di Indonesia dimana asas-asas umum termuat dan menjadi dasar bagi semua ketentuan pidana yang diatur di luar KUHP (lex specialis).

2.2   Hukum perdata

Salah satu bidang hukum yang mengatur hubungan-hubungan antara individu-individu dalam masyarakat dengan saluran tertentu. Hukum perdata disebut juga hukum privat atau hukum sipil. Salah satu contoh hukum perdata dalam masyarakat adalah jual beli rumah atau kendaraan.

Hukum perdata dapat digolongkan antara lain menjadi:

-   Hukum keluarga

-   Hukum harta kekayaan

-   Hukum benda

-   Hukum Perikatan

-   Hukum Waris

2.3   Hukum acara

Untuk tegaknya hukum materiil diperlukan hukum acara atau sering juga disebut hukum formil. Hukum acara merupakan ketentuan yang mengatur bagaimana cara dan siapa yang berwenang menegakkan hukum materiil dalam hal terjadi pelanggaran terhadap hukum materiil. Tanpa hukum acara yang jelas dan memadai, maka pihak yang berwenang menegakkan hukum materiil akan mengalami kesulitan menegakkan hukum materiil. Untuk menegakkan ketentuan hukum materiil pidana diperlukan hukum acara pidana, untuk hukum materiil perdata, maka ada hukum acara perdata. Sedangkan, untuk hukum materiil tata usaha negara, diperlukan hukum acara tata usaha negara. Hukum acara pidana harus dikuasai terutama oleh para polisi, jaksa, advokat, hakim, dan petugas Lembaga Pemasyarakatan.

Hukum acara pidana yang harus dikuasai oleh polisi terutama hukum acara pidana yang mengatur soal penyelidikan dan penyidikan, oleh karena tugas pokok polisi menurut hukum acara pidana (KUHAP) adalah terutama melaksanakan tugas penyelidikan dan penyidikan. Yang menjadi tugas jaksa adalah penuntutan dan pelaksanaan putusan hakim pidana. Oleh karena itu, jaksa wajib menguasai terutama hukum acara yang terkait dengan tugasnya tersebut. Sedangkan yang harus menguasai hukum acara perdata. termasuk hukum acara tata usaha negara terutama adalah advokat dan hakim. Hal ini disebabkan di dalam hukum acara perdata dan juga hukum acara tata usaha negara, baik polisi maupun jaksa (penuntut umum) tidak diberi peran seperti halnya dalam hukum acara pidana. Advokatlah yang mewakili seseorang untuk memajukan gugatan, baik gugatan perdata maupun gugatan tata usaha negara, terhadap suatu pihak yang dipandang merugikan kliennya. Gugatan itu akan diperiksa dan diputus oleh hakim. Pihak yang digugat dapat pula menunjuk seorang advokat mewakilinya untuk menangkis gugatan tersebut.

Tegaknya supremasi hukum itu sangat tergantung pada kejujuran para penegak hukum itu sendiri yang dalam menegakkan hukum diharapkan benar-benar dapat menjunjung tinggi kebenaran, keadilan, dan kejujuran. Para penegak hukum itu adalah hakim, jaksa, polisi, advokat, dan petugas Lembaga Pemasyarakatan. Jika kelima pilar penegak hukum ini benar-benar menegakkan hukum itu dengan menjunjung tinggi nilai-nilai yang telah disebutkan di atas, maka masyarakat akan menaruh respek yang tinggi terhadap para penegak hukum. Dengan semakin tingginya respek itu, maka masyarakat akan terpacu untuk menaati hukum.

Sumber:

- http://id.wikipedia.org/wiki/Hukum

- http://belajarhukumindonesia.blogspot.com/2010/02/pengertian-hukum.html

- http://hukum-on.blogspot.com/2012/06/pengertian-hukum-menurut-para-ahli.html

Tugas 5

Aspek Hukum Dalam Ekonomi

Hukum Dagang

1.    Hubungan Hukum Dagang dengan Hukum Perdata

Hukum dagang dan hukum perdata adalah dua hukum yang saling berkaitan. Hal ini dapat dibuktikan di dalam Pasal 1 dan Pasal 15 KUH Dagang.

Pasal 1 KUH Dagang, disebutkan bahwa KUH Perdata seberapa jauh dari padanya kitab ini tidak khusus diadakan penyimpangan-penyimpangan, berlaku juga terhadap hal-hal yang dibicarakan dalam kitab ini.

Pasal 15 KUH Dagang, disebutkan bahwa segala persoalan tersebut dalam bab ini dikuasai oleh persetujuan pihak-pihak yang bersangkutan oleh kitab ini dan oleh hukum perdata. Dengan demikian, dapat diketahui kedudukan KUH Dagang terhadap KUH Perdata. KUH Dagang merupakan hukum yang khusus ( lex specialis ) dan KUH Perdata merupakan hukum yang bersifat umum ( lex generalis ). Sehingga lahir sebuah azas “les specialis legi generali” yang berarti hukum yang khusus dapat mengesampingkan hukum yang umum.

2.    Berlakunya hukum dagang

Sebelum tahun 1938, Hukum dagang hanya mengikat para pedagang saja yang melakukan usaha dagang. Kemudian sejak tahun 1938 pengertian Perbuatan Dagang menjadi lebih luas dan dirubah menjadi Perbuatan Perusahaan yang mengandung arti lebih luas sehingga berlaku bagi setiap pengusaha

3.    Hubungan Pengusaha dan Pembantu-pembantunya

Dalam menjalankan usahanya, seorang pengusaha pasti membutuhkan orang lain untuk membantunya.apalagi jika perusahaan tersebut merupakan perusahan besar. Pembantu dalam perusahaan di bagi menjadi dua fungsi, antara lain:

1.    Pembantu dalam perusahaan

Memiliki hubungan yang bersifat sub ordinasi (hubungan atas bawah) sehingga berlaku sebuah perjanjian perburuhan (Direktur, manajer, pemegang prokurasi, pegawai/staff)

2.    Pembantu luar perusahaan

Memiliki hubungan koordinasi, hubungan sejajar sehingga berlaku suatu perjanjian pemberian kuasa dan penerima kuasa (PK akan menerima upah) Misalnya : Pengacara, notaris, agen, makelar, komisioner)

4.    Pengusaha Dan Kewajibannya

Pengusaha adalah seseorang yang melakukan atau menyuruh melakukan perusahaannya. Dalam menjalankan perusahannya pengusaha dapat:

1.    Melakukan sendiri, Bentuk perusahaannya sangat sederhana dan semua pekerjaan dilakukan sendiri, merupakan perusahaan perseorangan.

2.    Dibantu oleh orang lain, Pengusaha turut serta dalam melakukan perusahaan, jadi dia mempunyai dua kedudukan yaitu sebagai pengusaha dan pemimpin perusahaan dan merupakan perusahaan besar.

3.    Menyuruh orang lain melakukan usaha sedangkan dia tidak ikut serta dalam melakukan perusahaan, Hanya memiliki satu kedudukan sebagai seorang pengusaha dan merupakan perusahaan besar

Kewajiban adalah pembatasan atau beban yang timbul karena hubungan dengan sesama atau dengan negara. Maka dalam perdagangan timbul pula hak dan kewajiban pada pelaku-pelaku dagang tersebut

Hak dan Kewajiban pengusaha adalah:

a.    Berhak sepenuhnya atas hasil kerja pekerja.

b.   Berhak melaksanakan tata tertib kerja yang telah dibuat.

c.    Memberikan pelatihan kerja (pasal 12)

d.  Memberikan ijin kepada buruh untuk beristirahat, menjalankan kewajiban menurut agamanya (pasal 80)

e. Dilarang memperkerjakan buruh lebih dari 7 jam sehari dan 40 jam seminggu, kecuali ada ijin penyimpangan (pasal 77)

f.     Tidak boleh mengadakan diskriminasi upah laki/laki dan perempuan;

g. Bagi perusahaan yang memperkerjakan 25 orang buruh atau lebih wajib membuat peraturan perusahaan

h.   Wajib membayar upah pekerja pada saat istirahat / libur pada hari libur resmi

i.    Wajib memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) kepada pekerja yang telah mempunyai masa kerja 3 bulan secara terus menerus atau lebih

j.     Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum (pasal 90)

k.   Wajib mengikutsertakan dalam program Jamsostek (pasal 99)

5.    Bentuk-bentuk Badan Usaha

Dilihat dari Jumlah Pemiliknya :

·  Perusahaan Perseorangan adalah suatu perusahaan yang dimiliki oleh perseorangan atau seorang pengusaha

·    Perusahaan Persekutuan adalah suatu perusahaan yang dimiliki oleh beberapa orang pengusaha yang bekerjasama dalam satu persekutuan.

Dilihat dari status hukumnya :

·  Perusahaan Berbadan hukum adalah sebuah subjek hukum yang mempunyai kepentingan sendiri terpisah dari kepentingan pribadi anggotanya; memiliki harta sendiri yang terpisah dari harta anggotanya; tujuan yang terpisah dari tujuan anggotanya dan tanggungjawab PS terbatas kepada nilai saham yang diambilnya

·     Perusahaan Bukan Badan Hukum adalah harta pribadi para sekutu juga akan terpakai untuk memenuhi usaha tersebut biasanya berbentuk perorangan maupun persekutuan

Sementara dalam masyarakat dikenal dua macam perusahaan yakni Perusahaan Swasta dan Perusahaan Negara;

·    Perusahaan Swasta => Perusahaan yang modalnya dimiliki oleh swasta dan tidak ada campurtangan pemerintah, terbagi dalam 3 perusahaan swasta;

a.    perusahaan swasta nasional

b.   perusahaan swasta asing

c.    perusahaan patungan/campuran Join Venture

·   Perusahaan Negara => Perusahaan yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh negara. atau biasa disebut BUMN. Terdiri dari 3 bentuk ;

a.    Perusahaan Jawatan (Perjan) (seluruh modal dari negara)

b.   Perusahaan Umum (Perum) (seluruh modal milik negara dan tidak terbagi atas saham – kekayaan negara yang dipisahkan).

c.    Perusahaan Perseroan (Persero) (51% milik negara)

6.    Perseroan Terbatas

Perseroan Terbatas (PT), dulu disebut juga Naamloze Vennootschap (NV), adalah suatu badan hukum untuk menjalankan usaha yang memiliki modal terdiri dari saham-saham, yang pemiliknya memiliki bagian sebanyak saham yang dimilikinya. Karena modalnya terdiri dari saham-saham yang dapat diperjualbelikan, perubahan kepemilikan perusahaan dapat dilakukan tanpa perlu membubarkan perusahaan.

7.    Koperasi

Koperasi adalah organisasi bisnis yang dimiliki dan dioperasikan oleh orang-seorang demi kepentingan bersama. Koperasi melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan.

8.    Yayasan

Yayasan adalah suatu badan hukum yang mempunyai maksud dan tujuan bersifat sosial, keagamaan dan kemanusiaan, didirikan dengan memperhatikan persyaratan formal yang ditentukan dalam undang-undang.

9.    BUMN

Badan usaha milik negara (disingkat BUMN) atau perusahaan milik negara merujuk kepada perusahaan atau badan usaha yang dimiliki pemerintah sebuah negara BUMN di Indonesia berbentuk perusahaan perseroan, perusahaan umum, dan perusahaan jawatan.

http://www.slideshare.net/amethys/pengantar-hukum-dagang

http://www.slideshare.net/egajalaludin/hukum-dagang-pres

Tugas 4

Aspek Hukum Dalam Ekonomi

Hukum Perjanjian

Perjanjian adalah suatu persetujuan yang terjadi antara satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap orang lain atau lebih (Pasal 1313 KUHPerdata). Perjanjian yang dimaksud diatas adalah pengertian perjanjian yang masih dalam arti yang masih sangat luas, karena pengertian tersebut hanya mengenai perjanjian sepihak dan tidak menyangkut mengikatnya kedua belah pihak.

Perjanjian hendaknya menyebutkan bahwa kedua belah pihak harus saling mengikat, sehingga timbul suatu hubungan hukum diantara para pihak. Perjanjian yang di buat oleh para pihak berlaku sebagi Undang-Undang bila terjadi pelanggaran isi perjanjian. Pada hal perjanjian, KUHPdt hanya bersifat sebagai pelengkap dan bukan sebagai hukum yang utama.

1. Standart Kontrak

Kontrak adalah bagian dari bentuk suatu perjanjian. Sebagaimana yang telah disebutkan diatas bahwa pengertian perjanjian yang termuat dalam Pasal 1313 KHUPdt adalah sangat luas, maka kontrak dapat menjadi bagian dari suatu perjanjian. Akan tetapi yang membedakan kontrak dengan perjanjian adalah sifatnya dan bentuknya. Kontrak lebih besifat untuk bisnis dan bentuknya perjanjian tertulis. Kontrak memiliki suatu hubungan hukum oleh para pihak yang saling mengikat, maksudnya adalah antara pihak yang satu dan dengan yang lainnya saling mengikatkan dirinya dalam kontrak tersebut, pihak yang satu dapat menuntut sesuatu kepada pihak yang lain, dan pihak yang dituntut berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut.

Kontrak standar merupakan perjanjian yang ditetapkan secara sepihak, yakni oleh produsen/penyalur produk (penjual) dan mengandung ketentuan yang berlaku umum (massal), sehingga pihak lain (konsumen) hanya memiliki 2 pilihan yakni menyetujui atau menolaknya.

Definisi dari kontrak standar itu sendiri adalah kontrak tertulis yang dibuat hanya oleh salah satu pihak dan didalam kontrak tersebut sudah tercetak dalam bentuk formulir-formulir tertentu oleh salah satu pihak, yang dalam hal ini ketika kontrak tersebut ditandatangani umumnya para pihak hanya mengisikan data-data informative tersebut saja dengan sedikit atau tanpa perubahan pada klausula-klausulanya, dimana pihak lain dalam kontrak tersebut tidak mempunyai kesempatan atau hanya memiliki sedikit kesempatan guna menegosiasi maupun mengubah klausula-klausula yang sudah dibuat oleh salah satu pihak tersebut. Sehingga sangat berat sebelah. Pihak yang disodorkan kontrak baku tersebut tidak mempunyai kesempatan untuk bernegosiasi dan berada hanya pada posisi “take it or leave it”.

Ciri perjanjian baku menurut Mariam Darus Badrulzaman ialah :

1. Isinya ditetapkan secara sepihak oleh pihak yang posisi (ekonominya) kuat.

2. Masyarakat (debitur) sama sekali tidak ikut bersama-sama menentukan isi perjanjian

3. Terdororng oleh kebutuhannya debitur terpakasa menerima perjanjian itu

4. Bentuk tertentu (tertulis)

5. Dipersiapkan secara missal dan kolektif.

Implementasi kontrak standar biasa digunakan dimana banyak diterapkan dalam dunia bisnis dan perdagangan dimaksudkan untuk mempermudah operasi bisnis dan mengurangi ongkos-ongkos bisnis.

2. Macam-macam Perjanjian

1. Perjanjian bernama, yaitu merupakan perjanjian-perjanjian yang diatur dalam KUH Perdata. Yang termasuk ke dalam perjanjian ini, misalnya: jual beli, tukar menukar, sewa menyewa, dan lain-lain.

2. Perjanjian-perjanjian yang tidak teratur dalam KUH Perdata. Jadi dalam hal ini para pihak yang menentukan sendiri perjanjian itu. Dan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh para pihak, berlaku sebagai undang-undang bagi masing-masing pihak.

Menurut Mariam Darus Badrulzaman, perjanjian dapat dibedakan menurut berbagai cara. Pembedaan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Perjanjian timbal balik. Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban pokok bagi kedua belah pihak. Misalnya perjanjian jual-beli.

2. Perjanjian cuma-cuma dan perjanjian atas beban. Perjanjian dengan cuma-cuma adalah perjanjian yang memberikan keuntungan bagi salah satu pihak saja. Misalnya: hibah. Sedangkan perjanjian atas beban adalah perjanjian di mana terhadap prestasi dari pihak yang satu selalu terdapat kontrak prestasi dari pihak lain, dan antara kedua prestasi itu ada hubungannya menurut hukum.

3. Perjanjian khusus (benoend) dan perjanjian umum (onbenoend). Perjanjian khusus adalah perjanjian yang mempunyai nama sendiri.

4. Perjanjian kebendaan (zakelijk) dan perjanjian obligatoi. Perjanjian kebendaan adalah perjanjian dengan mana seorang menyerahkan haknya atas sesuatu, kepada pihak lain. Sedangkan perjanjian obligatoir adalah perjanjian dimana pihak-pihak mengikatkan diri untuk melakukan penyerahan kepada pihak lain (perjanjian yang menimbulkan perikatan.

5. Perjanjian konsensuil dan perjanjian riil. Perjanjian konsensuil adalah perjanjian di mana di antara kedua: belah pihak telah tercapai persesuaian kehendak untuk mengadakan perikatan-perikatan. 

6. Perjanjian-Perjanjian yang istimewa sifatnya. (a) Perjanjian liberatoir yaitu perjanjian di mana para pihak membebaskan diri dari kewajiban yang ada, misalnya pembebasan hutang (kwijtschelding) (b) Perjanjian pembuktian (bewijsovereenkomst) yaitu perjanjian dimana para pihak menentukan pembuktian apakah yang berlaku di antara mereka. (c) Perjanjian untung-untungan, misalnya prjanjian asuransi (d) Perjanjian publik: yaitu perjanjian yang sebagian atau seluruhnya dikuasai oleh hukum publik, karena salah satu pihak bertindak sebagai penguasa (pemerintah), misalnya perjanjian ikatan dinas.

3. Syarat Sahnya Perjanjian

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri

-       Unsur paksaan (dwang)

-    Unsur kekeliruan (dwaling). Baik kekeliruan pada subjek hukum (orang) maupun pada objek hukum (barang).

-       Unsur penipuan (bedrog)

2. Kecakapan.untuk membuat suatu perikatan. Seseorang dikatakan tidak cakap jika meliputi:

-       Orang –orang yang belum dewasa

-       Mereka yang ditaruh dibawah pengampua

-       Mereka yang telah dinyatakan pailit

-       Orang yang hilang ingatan

3. Suatu hal tertentu

4. Suatu sebab yang halal (causa yang halal)

4. Saat Lahirnya Perjanjian

Menurut teori penerimaan (Ontvangtheorie) lahirnya kontrak adalah pada saat diterimanya jawaban, tak peduli apakah surat tersebut dibuka atau dibiarkan tidak dibuka. Yang pokok adalah saat surat tersebut sampai pada alamat si penerima surat itulah yang dipakai sebagai patokan saat lahirnya perjanjian, lahir karena suatu persetujuan atau karena undang-undang. Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik yaitu keinginan subyek hukum untuk berbuat sesuatu, kemudian mereka mengadakan negosiasi dengan pihak lain, dan sudah barang tentu keinginan itu sesuatu yang baik. Itikad baik yang sudah mendapat kesepakatan terdapat dalam isi perjanjian untuk ditaati oleh kedua belah pihak sebagai suatu peraturan bersama.

5. Pelaksanaan dan Penghapusan Perjanjian

Ada beberapa cara hapusnya perjanjian :

-    Ditentukan dalam perjanjian oelh kedua belah pihak. Misalnya : penyewa dan yang menyewakan bersepakat untuk mengadakan perjanjian sewa menyewa yang akan berakhir setelah 3 tahun. 

-       Ditentukan oleh Undang-Undang. Misalnya : perjanian untuk tidak melakukan pemecahan harta warisan ditentunkan paling lama 5 tahun. 

-   Ditentukan oleh para pihak dan Undang-undang. Misalnya : dalam perjanjian kerja ditentukan bahwa jika buruh meninggal dunia perjanjian menjadi hapus. 

-       Pernyataan menghentikan perjanjian. Hal ini dapat dilakukan baik oleh salah satu atau dua belh pihak. Misalnya : baik penyewa maupun yang menyewakan dalam sewa menyewa orang menyatakan untuk mengakhiri perjanjian sewanya.

-       Ditentukan oleh Putusan Hakim. Dalam hal ini hakimlah yang menentukan barakhirnya perjanjian antara para pihak. 

-      Tujuan Perjanjian telah tercapai. Misalnya : dalam perjanjian jual beli bila salah satu pihak telah mendapat uang dan pihak lain telah mendapat barang maka perjanjian akan berakhir. 

-  Dengan Persetujuan Para Pihak. Dalam hal ini para pihak masing-masing setuju untuk saling menhentikan perjanjiannya. Misalnya : perjanjian pinjaman pakai berakhir karena pihak yang meminjam telah mengembalikan barangnya.

Sumber:

http://legalbanking.wordpress.com/2012/05/03/asas-kebebasan-berkontrak-dalam-standard-kontrak-perjanjian-baku-dalam-bidang-bisnis-dan-perdagangan/

http://coretan-jemari.blogspot.com/2013/04/tugas-4-hukum-perjanjian.html

Tugas 2

Aspek Hukum Dalam Ekonomi

Hukum Perdata

1.  Hukum Perdata Yang Berlaku Di Indonesia

Hukum perdata di Indonesia didasarkan pada hukum perdata di Belanda, khususnya hukum perdata Belanda pada masa penjajahan. Bahkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (dikenal KUHPer.) yang berlaku di Indonesia tidak lain adalah terjemahan yang kurang tepat dari Burgerlijk Wetboek (atau dikenal dengan BW) yang berlaku di kerajaan Belanda dan diberlakukan di Indonesia (dan wilayah jajahan Belanda) berdasarkan asas konkordansi.

Untuk Indonesia yang saat itu masih bernama Hindia-Belanda, BW diberlakukan mulai 1859. Hukum perdata Belanda sendiri disadur dari hukum perdata yang berlaku di Perancis dengan beberapa penyesuaian.

2. Sejarah Hukum Perdata

Hukum perdata Belanda berasal dari hukum perdata Perancis yaitu yang disusun berdasarkan hukum Romawi 'Corpus Juris Civilis'yang pada waktu itu dianggap sebagai hukum yang paling sempurna. Hukum Privat yang berlaku di Perancis dimuat dalam dua kodifikasi yang disebut (hukum perdata) dan Code de Commerce (hukum dagang). Sewaktu Perancis menguasai Belanda (1806-1813), kedua kodifikasi itu diberlakukan di negeri Belanda yang masih dipergunakan terus hingga 24 tahun sesudah kemerdekaan Belanda dari Perancis (1813).

3. Pengertian Hukum dan Keadaan Hukum DiIndonesia

Hukum Perdata adalah ketentuan yang mengatur hak-hak dan kepentingan antara individu-individu dalam masyarakat. Dalam tradisi hukum di daratan Eropa (civil law) dikenal pembagian hukum menjadi dua yakni hukum publik dan hukum privat atau hukum perdata. Dalam sistem Anglo-Saxon (common law) tidak dikenal pembagian semacam ini.

Kondisi Hukum Perdata dewasa ini di Indonesia dapat dikatakan masih bersifat majemuk yaitu masih beraneka warna. Penyebab dari keaneka ragaman ini ada 2 faktor yaitu:

1. Faktor Ethnis disebabkan keaneka ragaman Hukum Adat Bangsa Indonesia, karena negara kita Indonesia ini terdiri dari berbagai suku bangsa.

2.  Faktor Hostia Yuridisyang dapat kita lihat, yang pada pasal 163.I.S. yang membagi penduduk Indonesia dalam tiga Golongan, yaitu:

1.  Golongan Eropa dan yang dipersamakan

2.  Golongan Bumi Putera (pribumi / bangsa Indonesia asli) dan yang dipersamakan.

3.  Golongan Timur Asing (bangsa Cina, India, Arab).

Pasal 131.I.S. yaitu mengatur hukum-hukum yang diberlakukan bagi masing-masing golongan yang tersebut dalam pasal 163 I.S. diatas. Adapun hukum yang diberlakukan bagi masing-masing golongan yaitu:

1.  Bagi golongan Eropa dan yang dipersamakan berlaku Hukum Perdata dan Hukum Dagang Barat yang diselaraskan dengan Hukum Perdata dan Hukum Dagang di negeri Belanda berdasarkan azas konkordansi.

2.  Bagi golongan Bumi Putera (Indonesia Asli) dan yang dipersamakan berlaku Hukum Adat mereka. Yaitu hukum yang sejak dahulu kala berlaku di kalangan rakyat, dimana sebagian besar Hukum Adat tersebut belum tertulis, tetapi hidup dalam tindakan-tindakan rakyat.

3.   Bagi golongan timur asing (bangsa Cina, India, Arab) berlaku hukum masing-masing, dengan catatan bahwa golongan Bumi Putera dan Timur Asing (Cina, India, Arab) diperbolehkan untuk menundukan diri kepada Hukum Eropa Barat baik secara keseluruhan maupun untuk beberapa macam tindakan hukum tertentu saja.

4.  Sistematika Hukum Perdata Di Indonesia

Sistematika Hukum Perdata di Indonesia di jabarkan menjadi 4 bagian yaitu :

1.  Buku I tentang Orang

Hukum perseorangan dan hukum keluarga, yaitu hukum yang mengatur status serta hak dan kewajiban yang dimiliki oleh subyek hukum. Antara lain ketentuan mengenai timbulnya hak keperdataan seseorang, kelahiran, kedewasaan, perkawinan, keluarga, perceraian dan hilangnya hak keperdataan. Khusus untuk bagian perkawinan, sebagian ketentuan-ketentuannya telah dinyatakan tidak berlaku dengan di undangkannya UU nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

2.  Buku II tentang Kebendaan

Mengatur tentang hukum benda, yaitu hukum yang mengatur hak dan kewajiban yang dimiliki subyek hukum yang berkaitan dengan benda, antara lain hak-hak kebendaan, waris dan penjaminan. Yang dimaksud dengan benda meliputi (i) benda berwujud yang tidak bergerak (misalnya tanah, bangunan dan kapal dengan berat tertentu); (ii) benda berwujud yang bergerak, yaitu benda berwujud lainnya selain yang dianggap sebagai benda berwujud tidak bergerak; dan (iii) benda tidak berwujud (misalnya hak tagih atau piutang). Khusus untuk bagian tanah, sebagian ketentuan-ketentuannya telah dinyatakan tidak berlaku dengan di undangkannya UU nomor 5 tahun 1960 tentang agraria. Begitu pula bagian mengenai penjaminan dengan hipotik, telah dinyatakan tidak berlaku dengan di undangkannya UU tentang hak tanggungan

3.  Buku III tentang Perikatan

Mengatur tentang hukum perikatan (atau kadang disebut juga), yaitu hukum yang mengatur tentang hak dan kewajiban antara subyek hukum di bidang perikatan, antara lain tentang jenis-jenis perikatan (yang terdiri dari perikatan yang timbul dari (ditetapkan) undang-undang dan perikatan yang timbul dari adanya perjanjian), syarat-syarat dan tata cara pembuatan suatu perjanjian. Khusus untuk bidang perdagangan, Kitab undang-undang hukum dagang (KUHD) juga dipakai sebagai acuan. Isi KUHD berkaitan erat dengan KUHPer, khususnya Buku III. Bisa dikatakan KUHD adalah bagian khusus dari KUHPer.

4.  Buku IV tentang Daluarsa dan Pembuktian

Mengatur hak dan kewajiban subyek hukum (khususnya batas atau tenggat waktu) dalam mempergunakan hak-haknya dalam hukum perdata dan hal-hal yang berkaitan dengan pembuktian.

Sumber: 
http://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_Indonesia
http://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_perdata
http://www.bisosial.com/2012/11/pengertian-dan-keadaan-hukum-perdata-di.html

Tugas Kalimat Efektif dan Kalimat Tidak Efektif

Kalimat Efektif dan Kalimat Tidak Efektif

Kalimat Efektif 

Kalimat Efektif adalah kalimat yang membangkitkan acuan dan makna yang sama di benak pendengar atau pembaca dengan yang ada di benak pembicara atau penulis 

Kalimat yang efektif ditentukan oleh: 

– Keterpaduan kalimat: mengacu pada penalaran (deduksi, induksi, top-down, bottom-up, 

  dll.)

– Koherensi kalimat: mengacu pada hubungan timbal-balik antara kalimat-kalimat.

Contoh

Kalimat Efektif  (Kalimat tidak Efektif)                 

• membahayakan penderita (membahayakan bagi penderita)

• membicarakan penyakit (membicarakan tentang penyakit) 

• mengharapkan tindakan (mengharapkan akan tindakan) 

• para dokter saling membantu (para dokter saling bantu-membantu) 

• keharusan melakukan pembedahan (keharusan daripada dilakukannya tindakan  pembedahan)

  

Kalimat Tidak Efektif 

Kalimat tidak efektif adalah kalimat yang tidak memiliki atau mempunyai sifat-sifat yang terdapat pada kalimat efektif.

Berikut ini 13 Sebab Ketidakefektifan Kalimat :

1.Kalimat Berstruktur Kompak.

Setiap kalimat minimal terdiri atas unsur pokok dan sebutan (yang menerangkan pokok) atau unsur subjek dan predikat. Kalimat yang baik adalah kalimat yang menggunakan subjek dan predikat secara benar dan kompak. Kekurangkompakan dan ketidakjelasan subjek dapat terjadi jika digunakan kata depan di depan subjek. Misalnya penggunaan dalam, untuk, bagi, di, pada, sebagai, tentang, dan, karena sebelum subjek kalimat tersebut.

Contoh kalimat tidak efektif:

Dalam pembahasan ini menyajikan contoh nyata.

Sebagai contoh dari uraian di atas adalah perkalian di bawah ini.

Kalimat di atas menjadi tidak efektif karena unsurnya tidak lengkap.

2.Kalimat Paralel.

Kalimat yang efektif adalah kalimat yang tersusun secara paralel. Keparalelan itu tampak pada jenis kata yang digunakan sebagai suatu yang paralel dengan memiliki unsur atau jenis kata yang sama. Kesalahan dalam menggunakan paralelis kata akan menjadikan kalimat tersebut menjadi tidak efektif.

Contoh kalimat tidak efektif:

Kegiatan akhir dari percobaan itu adalah menyusun laporan, kelengkapan materi yang harus dilampirkan, penggambaran tahap-tahap kegiatan, dan simpulan hasil pengujian.

Ketidakefektifan kalimat tersebut, karena memfaralelkan jenis kata menyusun, dengan kelengkapan, penggambaran, dan simpulan. 

Kalimat tersebut memfaralelkan “kegiatan” sebagai verba, maka kata lainnya seharusnya menggunakan verba. Misalnya, kata menyusun seharusnya berfaralel dengan melampirkan (materi secara lengkap), menggambarkan (tahap-tahap kegiatan), dan menyimpulkan (hasil pengujian). 

Bandingkanlah dengan kalimat efektif di bawah ini!

Kegiatan akhir dari percobaan itu adalah menyusun laporan, melampirkan materi secara lengkap, menggambarkan tahap-tahap kegiatan, dan menyimpulkan hasil pengujian.

3.Kalimat Hemat.

Kalimat yang efektif harus hemat. Kalimat hemat memiliki ciri kalimat yang menghindari pengulangan subjek, pleonasme, hiponimi, dan penjamakan kata yang sudah bermakna jamak.

Contoh kalimat tidak efektif:

Para menteri serentak berdiri, setelah mereka mengetahui bahwa presiden datang ke acara itu.

Kalimat tersebut kurang efektif karena menggunakan subjek (kata para menteri) dengan subjek kedua (kata mereka).

4.Kalimat Berpadu.

Kalimat yang berpadu adalah kalimat yang berisi kepaduan pernyataan. Kalimat yang tidak berpadu biasanya terjadi karena salah dalam menggunakan verba (kata kerja) atau preposisi (kata depan) secara tidak tepat.

Contoh kalimat tidak efektif:

Segala usulan yang disampaikan itu kami akan pertimbangkan.

Penggunaan kata akan yang menyelip di antara subjek dengan predikat pada kalimat ini menjadikan kalimat tersebut kurang padu. 

5.Kalimat Logis.

Kalimat yang logis adalah kalimat yang dapat diterima oleh akal atau pikiran sehat. Biasanya ketidaklogisan kalimat terjadi karena pemilihan kata atau ejaan yang salah.

Contoh kalimat tidak efektif:

Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran acara ini.

Pada kalimat pertama terkandung makna bahwa yang berbahagia adalah kesempatan, kecuali verbanya diganti dengan membahagiakan.

6.Kontaminasi

merancukan 2 struktur benar 1 struktur salah

Contoh :

diperlebar, dilebarkan diperlebarkan (salah)

7.Pleonasme

berlebihan, tumpang tindih

Contoh :

para hadirin (hadirin sudah jamak, tidak perlu para)

8.Tidak Memiliki Subjek.

Contoh :

• Buah mangga mengandung vitamin C.(SPO) (benar)

• Di dalam buah mangga terkandung vitamin C. (KPS) (benar) ??

• Di dalam buah mangga mengandung vitamin C. (KPO) (salah)

9.Adanya kata depan tidak perlu.

Contoh :

• Perkembangan daripada teknologi informasi sangat pesat.

• Kepada siswa kelas I berkumpul di aula.

• Selain daripada bekerja, ia juga kuliah.

10.Salah Nalar.

Contoh :

•  Waktu dan tempat dipersilahkan. (Siapa yang dipersilahkan)

•  Mobil Pak Dapit mau dijual. (Apakah bisa menolak?)

•  Silakan maju ke depan. (maju selalu ke depan)

•  Adik mengajak temannya naik ke atas. (naik selalu ke atas)

•  Pak, saya minta izin ke belakang. (toilet tidak selalu berada di belakang)

•  Saya absen dulu anak-anak. (absen: tidak masuk, seharusnya presensi)

• Bola gagal masuk gawang.(Ia gagal meraih prestasi) (kata gagal lebih untuk subjek bernyawa)

11.Kesalahan Pembentukan kata.

Contoh :

• mengenyampingkan seharusnya mengesampingkan

• menyetop seharusnya menstop

• mensoal seharusnya menyoal

• ilmiawan seharusnya ilmuwan

• sejarawan seharusnya ahli sejarah

12.Pengaruh bahasa asing.

Contoh :

• Rumah di mana ia tinggal … (the house where he lives …) (seharusnya tempat)

• Sebab-sebab daripada perselisihan … (cause of the quarrel) (kata daripada dihilangkan)

• Saya telah katakan … (I have told) (Ingat: pasif persona) (seharusnya telah saya katakan)

13.Pengaruh bahasa daerah.

Contoh :

•  … sudah pada hadir. (Jawa: wis padha teka) (seharusnya sudah hadir)

•  … oleh saya. (Sunda: ku abdi) (seharusnya diganti dengan kalimat pasif persona)

• Jangan-jangan … (Jawa: ojo-ojo) (seharusnya mungkin)

Sumber:

http://www.m-edukasi.web.id/2012/06/kalimat-yang-efektif-karya-tulis.html

http://sitompulke17.wordpress.com/2009/11/08/kalimat-tidak-efektif/#comment-271

Tugas Penalaran Paragraf

Penalaran Paragraf

Penalaran dalam Paragraf

Penalaran dalam paragraf adalah logika yang digunakan penulis untuk mengembangkan paragraf sehingga gagasan yang ingin disampaikan kepada pembaca dapat tertuang dengan baik. Karena itu, istilah penalaran paragraf sering kali disebut sebagai pola pemgembangan paragraf. Di satu pihak, “dia” sebagai istilah penalaran atau proses berpikir, tetapi di pihak lain sekaligus digunakan sebagai metode di dalam mengembangkan gagasan-gagasan paragraf.

Berikut ini beberapa Penalaran Paragraf :

A. Paragraf Generalisasi

          Paragraf generalisasi adalah paragraf yang isinya menarik kesimpulan berdasarkan data yang sesuai dengan fakta. Pararaf generalisasi ini merupakan salah satu dari paragraf induktif dimana paragraf induktif ini disusun mengikuti pola penalaran induktif. Paragraf ini disusun dengan cara menguraikan beberapa kalimat penjelas yang berisi fakta, bukti, contoh, atau ilustrasi sebagai data empiris yang bersifat khusus pada awal paragraf dan diakhiri dengan kalimat utama sebagai kesimpulan yang bersifat khusus. Paragraf generalisasi ini disusun dengan cara menyajikan beberapa kalimat penjelas sebagai alasan bersifat khusus untuk diambil sebuah kesimpulan bersifat umum pada akhir paragraf sebagai kalimat utama.

          Contoh  paragraf generalisasi :

           "Berdasarkan data keuangan tahun 2009, laba yang didapatkan oleh perusahaan PT Xadalah sebesar 250 juta rupiah. Dimana pada tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2008 perusahaan mampu menghasilkan laba sebesar 500 juta rupiah. Hal ini menunjukkan bahwa prusahaan mengalami penurunan dalam menghasilkan laba sebesar 250 jutarupiah atau turun sebesar 50% dari tahun sebelumnya. Laporan menjadi evaluasi perusahaan tentang kinerja perusahaan mereka. Pihak manajemen pun dituntut untuk segera mengambil kebijakan untuk mengatasi hal tersebut. "

B. Paragraf Analogi

          Paragraf analogi adalah penalaran dengan cara membandingkan dua hal yang banyak mengandung persamaan. Dengan kesamaan tersebut dapatlah ditarik kesimpulannya. Paragraf analogi ini merupakan bagian paragraf induktif.

             Contoh paragraf analogi :

         Seseorang yang menuntut ilmu sama halnya dengan mendaki gunung. Sewaktu mendaki, ada saja rintangan seperti jalan yang membuat seseorang terjatuh. Adapula semak belukar yang sukar dilalui. Dapatkah seseorang melaluinya?. Begitu pula menuntut ilmu, seseorang akan mengalami rintangan seperti kesulitan ekonomi, kesulitan memahami pelajaran, dan sebagainya. Apakah seseorang sanggup melaluinya?. Jadi menuntut ilmu sama halnya dengan mendaki gunung untuk mencapai puncaknya.

C. Paragraf Kausalitas (sebab-akibat)

          Paragraf sebab akibat adalah paragraf yang pernyataan menjadi sebab didahulukan kemudian diikuti akibat yang ditimbulkannya. Paragraf sebab akibat ini dikembangkan dengan proses berfikir kausatif. Proses berfikir ini menyatakan bahwa suatu sebab akan menimbulkan akibat. Sebab menjadi ide pokok dan akibat menjadi ide penjelas. Hubungan sebab akibat ini dapat dibagi menjadi beberapa macam, yaitu: satu sebab menimbulkan satu akibat, satu sebab menimbulkan banyak akibat, serta sebab akibat berantai.

          Contoh paragraf sebab-akibat :

        " Harga beras dan kebutuhan pokok lainnya melonjak tinggi. Kenaikan harga-harga tersebut mencapai dua kali lipatnya dari harga semula. Beberapa warung makan gulung tikar dan sebagian yang lain menaikkan harga dagangannya. Oleh karena itu, biaya hidup anak kost atau para perantau terutama di kota-kota besar bertambah mahal. "

Sumber:

http://makalahpendidikan.blogdetik.com/contoh-paragraf-generalisasi/

http://ikasamsumantri.wordpress.com/2012/11/12/contoh-paragraf/

Tugas contoh Artikel Pendek

TNI Butuh Calon Penerbang Lulusan SMU

Makin banyaknya pesawat militer yang meperkuat TNI membuat kebutuhan penerbang kian tinggi. Guna memenuhi kebutuhan itu, Mabes TNI melakukan perekrutan calon penerbang pesawat tempur, angkut, dan helikopter dari kalangan sipil. Rekrutmen itu dilakukan terhadap lulusan SMU jurusan IPA dengan nilai UAN rata-rata 7,5 melalui berbagai tahapan dalam program Perwira Siswa Dinas Pendek (PSDP). Dari 369 pendaftar dari berbagai daerah melalui sistem online, hanya 60 diantaranya yang berhasil mengikuti seleksi tingkat pusat.

Asisten Personil Panglima TNI yang menjadi Ketua Panitia Pusat Penerimaan Calon Siswa PSDP, Marsda TNI Bambang Wahyudi mengatakan, penerimaan perwira PSDP penerbang TNI diarahkan untuk dapat mengisi atau mengawaki alat utama sistem senjata (alutsista) berupa pesawat TNI, baik fix wing maupun rotary wing (helikopter).

“Yang lulus nanti disiapkan dan diharapkan menjadi penerbang-penerbang handal TNI,” ujarnya dalam pembekalan calon siswa PSDP di Skadik-502 Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta, Minggu (18/11).

Bambang menegaskan, TNI sangat berkepentingan mencari sumber daya manusia yang berkualitas dari proses rekruitmen ini. Karenanya, dalam tahapan seleksi selalu dilaksanakan secara ketat berdasarkan ketentuan yang ditetapkan.

Bahkan, untuk rekruitmen seperti ini, TNI tidak mengharuskan kuota bisa dipenuhi. Alokasi penerimaan calon perwira siswa PSDP penerbang TNI tahun 2012 sejumlah 25 orang, terdiri dari 15 orang TNI AD dan 10 orang TNI AU.

“Namun perlu dipahami, bahwa jumlah alokasi bukan suatu keharusan, apabila jumlah yang memenuhi syarat tidak memenuhi alokasi tersebut,” jelas dia.

Lebih lanjut Bambang menuturkan, standar kelulusan menjadi prajurit TNI relatif lebih ketat dibandingkan standar kelulusan profesi lainnya. Sebab, tantangan, peran, dan tugas TNI pada waktu mendatang semakin berat dan kompleks. “Apalagi yang disiapkan menjadi penerbang militer,” tegasnya.

Lulus tidaknya calon siswa ini didasari atas pertimbangan hasil pemeriksaan dan pengujian secara menyeluruh dari semua aspek yang diujikan dan diperiksa. “Kolusi pada proses penerimaan prajurit TNI harus dicegah dan dihapuskan. Bentuk-bentuk nepotisme tidak berlaku,” tandas Bambang.

Sekretaris Panitia Pusat Penerimaan Calon Siswa PSDP Kolonel (Inf) Herman Waluyo menambahkan, lulusan rekruitmen ini akan menjalani ikatan dinas pendek sebagai perwira TNI selama 5-10 tahun. “Setelah itu bisa dinas di luar atau tetap melanjutkan dinas di TNI,” sebut perwira menengah yang menjabat sebagai Paban I Ren Spers TNI itu.

Siswa yang lulus akan menjalani pendidikan selama sekitar 33 bulan untuk kemudian dilantik sebagai letnan dua. Pendidikan berlangsung di Yogyakarta dan Solo. “Lokasinya sama dengan yang lulusan dari akademi TNI, tapi mereka dalam kelas sendiri,” tuturnya.

Dalam rekruitmen kali ini, seluruh calon adalah laki-laki. “Tidak menutup kemungkinan ada wanita, sesuai kebutuhan,” imbuhnya.

Seleksi tahap pertama tingkat pusat berlangsung di Jakarta hingga 30 November. Selanjutnya pada tahap kedua dilangsungkan di Yogyakarta untuk tes bakat terbang pada 8-22 Januari 2013.

Bagi yang lulus seleksi tahap kedua, mengikuti pendidikan pertama dimulai 1 Februari 2013 di Solo selama lima bulan dan dilanjutkan bina kelas dan bina terbang selama 28 bulan di Yogyakarta.

Sumber:

http://www.pesawatterbang.net/1182/tni-butuh-calon-penerbang-lulusan-smu.html

Pendapat tentang Artikel di atas:

Setelah membaca artikel diatas, ini merupakan peluang bagi para siswa-siswa lulusan SMU Jurusan IPA yang yang mempunyai keinginan untuk jadi penerbang. Selain itu dengan melakukan seleksi yang ketat diharapkan kedepannya TNI kita mempunyai Penerbang-penerbang yang handal dalam melindungi kedaulatan NKRI.

Outline

Pengertian Outline menurut bahasa adalah : kerangka, regangan, garis besar, atau guratan. Jadi Outline merupakan rencana penulisan yang membuat garis – garis besar dari suatu karangan yang akan digarap dan merupakan rangkaian ide – ide yang disusun secara sistematis, logis, jelas, terstruktur, dan teratur.line menurut bahasa adalah : kerangka, regangan, garis besar, atau guratan. Jadi Outline merupakan rencana penulisan yang membuat garis – garis besar dari suatu karangan yang akan digarap dan merupakan rangkaian ide – ide yang disusun secara sistematis, logis, jelas, terstruktur, dan teratur.

Contoh:

- Mabes TNI melakukan perekrutan calon penerbang pesawat

- Rekrutmen itu dilakukan terhadap lulusan SMU jurusan IPA

- Yang lulus nanti disiapkan dan diharapkan menjadi penerbang-penerbang handal TNI

- TNI sangat berkepentingan mencari sumber daya manusia yang berkualitas